Paradigma Emansipatoris

17/01/2012

 Pendahuluan

Mengutip laporan eksklusif Suara Pembaharuan (7/3/2003)[1] yang dilaporkan oleh Eko Harsono kita tak habis pikir bagaimana bangsa ini merawat dan menyelenggarakan pendidikannya.

Penulis merasa tertarik untuk mengutip kembali cerita di awal laporan itu. Ketika peswat AS menghujani Hirosima dan Nagasaki dengan bom atom , Kaisar Jepang, Hirohito, tiarap di lantai. Konon tidak lama kemudian ia berdiri tegak. Kalimat pertama yang dia ucapkan dengan penuh emosi adalah “Berapa guru yang masih hidup? Kita akan segera bangkit lagi dan menjadi bangsa terhormat di muka bumi.”

Cerita yang lain adalah sewaktu bala tentara Nazi memporakporandakan Eropa, termasuk Inggris, 1942, Perdana Menteri Winston Churchill di panggil parlemen. Ia diajak membahas penambahan anggaran militer untuk biaya perang. Anggota parlemen minta anggaran pendidikan di kurangi dan dialihkan ke anggaran militer untuk membuat bom, amunisi, dan pesawat tempur.

Mendengar desakan parlemen, Winston berdiri di mimbar dan mengangkat telunjuk tanganya sambil berkata, “tuan-tuan yang terhormat, apakah tuan-tuan lupa bahwa tuan-tuan duduk di dalam ruangan ini karena pendidikan”

Dalam potret pendidikan di Indonesia tak ubahnya benang kusut. Yang masih berkutat masalah pemerataan dan randahnya kualitas hail pendidikan. Saat ini, 44 juta penduduk Indonesia usia sekolah tidak terlayani pendidikanya atau putus sekolah. Data Balitbang Depdiknas menunjukkan 19 juta (73%) anak usia 0 sampai 6 tahun belum mendapat pendidikan. Sekitar 2 juta atau 6% anak usia 7 samai 12 tahun tidak terakses di sekolah dasar atau madrasah Ibtidaiyah (MI). sekitar 7 juta atau 55% anak usia 13 hingga 15 tahun tidak terakses di SLTP. Sekitar 16 juta atau 8% penduduk usia 15 tahun keatas masih menyandang buta aksara.[2]

Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam skala yang lebih luas. Secara tegas Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Azra, mengatakan bahwa pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk melakukan perubahan.[3] Perubahan ini sudah barang tentu untuk semua aspek, baik kemiskinan, kebodohan, keterpurukan. Karena itu menurut Friere pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen terdiri dari dua tahap. Pertama adalah masa dimana manusia menjadi sadar akan pembebesan mereka, dan melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap kedua di bangun atas tahap pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang yang membebaskan[4].

Untuk itu perlu kesadaran (conciousness) untuk melakukan kemanusian, kesadaran yang dimaksud adalah adanya kesadaran kritis (critical conciousness) terhadap sistem dan struktur baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang ada.[5] Kesadaran yang inilah yang belum muncul dan tertanam dalam pendidikan islam sehingga pendidikan hanya sekedar sebagai lembaga transfer of knowledge. Dengan paradigma emasipatoris (pembebasan) mengajak manusia untuk menyadari akan diri dan lingkungannya melalui proses pendidikan yang humanis[6]. Artinya sebagai upaya memanusiakan manusia melalui pembebasan dari situasi batas yang menindas, yang ada diluar kehendaknya[7]. Dan inilah yang penulis maksud dengan “tauhid”[8]. Atau pendidikan pembebasan

Urgensi pembebasan di kalangan Muslim tidak muncul begitu saja, namun menjadi kesadaran sebagai efek panjang dari beragam proses sosial pada masa kemunduran spiritualitas Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya formasi pemikiran yang menjelaskan tentang urgensi dan esensi-esensi pembebasan dalam beragama. Kesadaran setidaknya tidak bisa melepaskan dari keberadaan Asghar Ali Engineer[9] menegaskan bahwa pengikatan manusia pada selain Allah adalah sebuah perampasan nilai otonomi yang telah dianugerahkan oleh-Nya. Maka tidak salah bahwa penilaian terhadap manusia bahwa manusia sebagai agen yang bebas[10], Hassan Hanafi[11], dan Farid Esack[12].

Menurut tokoh-tokoh di atas, realitas kemiskinan dan ketertindasan masyarakat bukan sesuatu yang given, tetapi sebagai akibat dari struktur yang secara sistemik menciptakan kondisi-kondisi negatif tersebut. Dalam hal ini, perlu pendekatan rasional, intelektual, dan mengedepankan gerakan-gerakan nyata dalam berteologi. Di antara gerakan itu adalah kritik historis yang berupaya mencari kebenaran dari segi teologis, filosofis, sampai pada fenomenologis dalam memahami teks. Kedua, kritik praksis, yang berarti sebuah kebenaran yang mampu memotivasi tindakan pada kemajuan hidup manusia. Jadi, lebih pada bagaimana dogma mampu membangkitkan solidaritas manusia untuk membebaskan dari penindasan.

Dari ranah pemikiran pembebasan (emansipatoris) demikian, penting sekali untuk di implementasikan dalam kerangka pendekatan paradigma pendidikan Islam karena telah terjadi eksploitasi atas nama agama dalam dunia pendidikan, sehingga memunculkan terminologi dikotomi pendidikan. Untuk itulah perlu mengulas formasi pembaharuan pendidikan Islam dalam model Islamisasi ilmu, dengan mengimplementasikan ranah emansipatoris.

Dalam prespektif pendidikan tinggi kebebasan bagi seorang dosen dapat dibagi pada tiga hal. Pertama, ia harus merdeka untuk mengajarkan pertemuan-pertemuan ilmiah, serta pandangan-pandangannya tentang kebenaran secara jujur. Kejujuran penting untuk ditekankan, karena mengajarkan ketidakjujuran berarti menyembunyikan kebenaran. Dan ini bertentangan dengan esensi ilmiah. Kedua, ia harus bebas untuk menyajikan kepada mahasiswanya mengenai penemuan-penemuanya serta penilaiannya tentang segala sesuatu yang berbeda dalam kawasan keahlianya. Ketiga, ia harus bebas untuk mempublikasikan hasil penelitian dan gagasan-gagasanya.

Dalam kerangka untuk menguak lebih jelas tentang pemaknaan demokrasi dalam konteks pendidikan islam, dapat dimulai dengan melacak prinsip-prinsip dasar pendidikan islam. Prinsip yang utama adalah tauhid yang dikonstruksikan sebagai paradigma emansipatoris. Konsep ajaran tauhid di dalam islam merupakan paradigma pembebasan dan kebebasan manusia, baik secara lahiriah maupun ruhaniah, kecuali hanya kepada Allah. Hal ini mengisayaratkan sebuah ajaran bahwasanya praktik pendidikan islam tidak mengenal diskriminasi terhadap siapa pun[13]

Dengan demikian tauhid merupakan suatu konsep yang berisikan nilai-nilai fundamental yang harus dijadikan paradigma pendidikan islam. Sebab, tauhid sebagai pandangan dunia muslim berisikan nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan dasar bangunan pendidikan islam. Oleh karena itu pendidikan islam harus diorientasikan pada pandangan tauhid. Pendidikan dalam pandangan tauhid adalah pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Ilahiah (teologis), sebagaimana landasan etis dan normatif; dan nilai-nilai insaniah serta alamiah kosmologis, antropo-sosiologis sebagai nilai-nilai operasional.

Berdasarkan hal di atas maka pendidikan Islam dalam kerangka tauhid ini harus melahirkan dua kemestian yang strategis. Pertama, menjaga keharmonisan untuk meraih kehidupan yang Abadi dalam hubungan dengan Allah. Kedua, melestarikan dan mengembangkan terus menerus nilai-nilai kehidupan sesuai dengan kodratnya. Dengan kata lain, ditinjau dari prepektif teologis-filosofis, pendidikan islam  harus diarahkan pada dua dimensi yaitu dimensi ketundukan vertikal dan dimensi dialektika horisontal[14].

Pada dimensi pertama, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan pengertian tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia untuk mencapai tujuan (taqarrub) kepada Allah. Sedangkan pada dimensi kedua, pendidikan hendaknya mengembangkan pemahaman tentang kehidupan yang konkret, yakni kehidupan manusia yakni kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan sosialnya. Pada dimensi ini, manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia konkretnya dengan seperangkat kemampuan yang dimilikinya, yang mana kemampuan-kemampuan ini akan diperoleh melalui proses pendidikan.

Manusia tauhid yang diharapkan dari proses pendidikan Islam idealnya memiliki beberapa karakteristik. Pertama, memiliki komitmen utuh kepada Tuhannya. Ia berusaha maksimal untuk menjalankan pesan dan perintah Allah sesuai dengan kadar kemampuanya. Kedua, menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah. Dalam konteks masyarakat, penolakan itu berarti emansipasi dan restorasi kebebasan esensialnya dari seluruh belenggu dan buatan manusia supaya komitmenya kepada Allah menjadi kokoh dan utuh. Ketiga, bersifat progresif dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas kehidupanya, adat istiadatnya, tradisi, dan paham kehidupanya. Ke empat, tujuan hidupnya amat jelas. Ibadah, kerja, hidup dan matinya hanya kepada Allah. Kelima, manusia tauhid mempunyai visi yang jelas dalam hidupnya bersama dengan manusia lainya. Yakni suatu kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhanya, dengan lingkungan hidupnya, dengan sesama manusia, dan juga terhadap dirinya sendiri[15]

Untuk itu, pembelajaran dalam pendidikan Islam diarahkan pada konsep tauhid sebagai ultimate goal pada setiap prosesnya. Dalam tauhid, manusia bukan saja bebas dan merdeka, tetapi juga memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya superioritas dengan yang lain. Jika sudah tidak ada nuansa superioritas, secara langsung menunjukkan hilangnya penyekat kolektivitas manusia, baik dalam wujud suku bangsa, atau sekedar kelas sosial dalam konsepsi pendidikan Islam

 

Menuju Paradigma Emansipatoris

Paradigma emansipatoris adalah sebuah paradigma pembebasan, jadi makna emansipatoris dalam karya ini adalah pembebasan manusia dari belenggu-belenggu baik itu itu belenggu politik, ekonomi, social, maupun belenggu yang lainya. Dan belenggu inilah yang perlu dibebaskan dari pendidikan Islam agar menjadi manusia yang bebas dari kemiskinan, keterpurukan, kebodohan. Ide-ide dasar pemikiran pendidikan Islam emansipatoris memang banyak dipengaruhi oleh Asghar Ali Engineer, Farid Esack, dan Hasan Hanafi sebagaimana diuraikan. Pada akhirnya, muncullah prinsip-prinsip dasar paradigmatik pendidikan Islam emansipatoris sebagaimana juga berkembang tafsir emansipatoris, yang berawal dari gagasan-gagasan perlawanan tokoh tersebut.

Prinsip-prinsip dasar dalam mengembangkan pendidikan emasipatoris adalah sebagai berikut.

Pertama, keterbukaan al Qur’an. Konsekuensi manakala al Qur’an diposisikan sebagai kitab yang tertutup, yaitu pendidikan hanya akan mengajarkan sikap agama legalistik, yaitu hanya berputar-putar pada hukum ancaman atau sanksi yang cenderung mencari orang bersalah dan bahkan orang yang layak dihilangkan. Pendidikan kurang merespon problem-problem sosial tentang tingginya angka putus sekolah, kurang gizi kasus lingkungan, praktik korupsi anggaran, termasuk isu gender. Keterbukaan ini dimaksudkan dalam proses penafsiran yang berintegrasi dengan problem sosial.

Kedua, keadilan[16]. Kehadiran Nabi-Nabi merupakan aksi sistematis untuk membebaskan kaumnya dari penindasan, yang berarti untuk menegakkan pondasi keadilan. Di sini, pendidikan mempunyai makna sebagai proses perubahan struktural untuk menghapus eksploitasi manusia dengan mengembangkan semangat kesederajatan dan keadilan sosial sebagai titik essensial. Kecenderungan dalam prinsip pendidikan Islam emansipatoris ini, menghendaki adanya penghargaan kesamaan potensi manusia yang paling sempurna berupa akal.

Ketiga, pembebasan. Agama yang diturunkan oleh Allah pada dasarnya mementingkan transformasi sosial dalam bentuk membebaskan akal, fisik, martabat kemanusiaan agar dapat menyejahterakan manusia. Untuk itu agama harus difahami secara produktif dan up to date untuk melepaskan ketergantungan manusia dari hegemoni tertentu. Dengan demikian, kemampuan pendidikan untuk berefek guna dalam masyarakat terletak pada kemampuannya membebaskan manusia dari hegemoni tertentu yang menghilangkan daya nalar dan kritisisme.

Keempat, kemanusiaan. Prinsip ini ingin menghadirkan dimensi yang mengangkat harkat manusia tanpa melihat perbedaan apapun. Sejarah penyebaran Islam pada awal kelahirannya, mempunyai misi untuk membela dan menegakkan keadilan tanpa memandang latar sosial. Sayangnya, sejarah Islam sebagai kekuatan pembebas kemanusiaan lintas batas itu mengalami kemandegan analisis, yaitu berhenti pada agama untuk Tuhan. Sebagai imbasnya, pendidikan agama jarang membahas tema-tema sosial sehingga kehilangan jarak dengan manusia dalam realitas.

Kelima, pluralisme[17]. Islam adalah agama damai, hal ini jelas dalam misi kenabian berupa kesejahteraan bagi semesta. Dalam praksisnya, ini didukung adagium menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari upaya menghadirkan kebaikan (dar’u al-mafasid muqaddim ‘ala jalbi al-mashalih). Untuk itulah Islam lebih mengedepankan toleransi daripada konfrontasi, kendati sebagai pihak yang kuat.

Keenam, sensitifitas gender. Dalam berbagai tradisi dan budaya, sejarah perempuan meninggalkan tragedi yang mengerikan. Hal ini bisa dilihat dari peradaban Yunani dan Romawi yang menjadikan perempuan sebagai budak. Di jazirah Arab, perempuan juga direspon kebencian sehingga kelahirannya harus disambut penguburan hidup-hidup. Dan, mitos kultural rendahnya perempuan juga berkembang di Indonesia yang melekatkan perempuan dengan wilayah domestik. Hal ini berakibat dalam pendidikan publik yang cenderung patriarkis (male dominated).

Ketujuh, non-diskriminatif. Aspek ini adalah hambatan utama dalam bermasyarakat yang melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Penyebab inti yang sering mengakibatkan proses diskriminasi adalah adanya ekspresi kesombongan, baik intelektual, sosial, emosional, sampai pada kesombongan keagamaan. Sehingga penghayatan eksistensi nama-nama Allah yang ada, hanya satu yang perlu dibreak down dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nama mutakabbir (Zat maha sombong).

Sebagaimana pemahaman bahwa pendidikan sebagai proses aktualisasi sifat Ilahi pada manusia, maka pesan kesombongan yang terkandung di dalam nama Allah harus diintegrasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan kesadaran bahwa tidak ada unsur superioritas dalam diri manusia atas manusia lainya. Jadi, pendidikan emansipatoris adalah konsepsi pendidikan yang memadukan antara teosentris, antroposentris, dan kosmosentris untuk membebaskan manusia dari hegemoni tertentu atas dasar tauhid sebagai dogma revolusi. Dalam format pendidikan yang membebaskan, ada sebuah keleluasaan dalam melakukan kreatifitas berfikir siswa untuk mampu mengkritisi realitas sosial dengan kemurnian berfikir dari masing-masing individu

Paradigma pendidikan yang strategis adalah paradigma yang sangat terkait dengan peranan pendidikan itu sendiri. John C. Bock, dalam Educational and Development: A Conflict Meaning (1992), mengidentifikasi peranan pendidikan, yaitu: (a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, (b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, (c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi.[18]

Reorientasi Pembelajaran Agama dalam Pendidikan Emansipatoris

Harus diakui, pendidikan agama (Islam) yang dikembangkan sejak dari sekolah dasar (SD) sampai perguruan Tinggi selama ini masih lebih besifat verbalistis yang menekankan pada aspek indoktrinasi dan penanamana nilai ala kadarnya daripada penumbuhan daya kritis dan pengemabangan intelektualisme siswa. Karena sifatnya yang doktriner maka “perbuatan salah” dianggap sebagai suatau “dosa” yang diancam neraka bagi yang melakukan. Pendidikan yang semacam ini, disatu sisi memang dapat mendorong anakn untuk santun, tunduk pada perintah an bertingkah laku mulia. Namun disisi lain, penumbuhan daya kritis dan pengembangan daya kreatifitas berfikir anak akan menjadi terabaikan.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran agama untuk menciptakan generasi yang emansipatoris, yaitu melakukan reorientasi pembelajaran pendidikan agama dengan melakukan beberapa hal.

Pertama, melakukan pergeseran titik perhatian dari agama ke religiusitas. Dalam beragama, bukan ‘to have relgion” yang menentukan harus di hargai dan harus diusahakan, akan tetapi “being religion”.

Kedua, memasukkan kemajemukan, terutama kemajemukan agama sebagai bagian dari proses dalam memperkaya pengalaman beragama. Sebagai realitas kosmik, kemajemukan merupakan realitas yang tidak terbantahkan. Oleh karena itu hal penting yang perlu dikembangkan adalah sikap proaktif dengan cara mengembangkan rasa kesamaan dan saling mengerti, bukan sekedar berdampingan secara damai, tetapi tidak saling mengerti[19]

Ketiga, menekankan pada pembentukan sikap. Pendidikan agama yang berlangsung selama ini memang lebih cenderung diisi dengan materi agama secara eksplisit tekstual. Pola pembelajaran yang lebih cenderung menceramahi, bukan membimbing dan mengkondisikan anak untuk menumbuh kembangkan potensi diri[20].         Model pendidikan pembebasan (emansipatoris), disamping efektif untuk kemandirian berfikir, juga sangat potensial dalam membangun sikap kritis dan pemcerahan akal bagi masyarakat. Dampak secara luas dari model pendidikan pembebasan ini akan  menumbuhkan learning society (masyarakat belajar) dan educational society  (masyarakat terdidik). Learning society adalah model masyarakat yang selalu siap untuk menjawab kebutuhannya sendiri. Mereka tidak terlalu bergantung oleh fasilitas atau ruang yang diberikana oleh negara, yang justru kadang membelenggu dan mengkontrol kebebasan

Dalam rangka menciptakan proses belajar mengajar yang baik, seorang guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Dalam artian guru harus mampu menyejajarkan diri dengan komunitas yang melakukan pendidikan secara total. Menurut Maxine Greene (1999:196), untuk mencari gerak yang koumikatif dan kata-kata yang ekspresif, seorang guru harus mencoba secara sadar untuk bergerak di antara dan merenungkan bersama anak didiknya. Ia berkonsistensi dengan murid serta membuka kemungkinan-kemungkinan cara pandang bersama para murid.

Penutup

            Dengan demikian paradigma emansipatoris dalam pendidikan islam perlu untuk di kembangkan dalam rangka menciptakan generasi tauhid. Yang mampu mengangkat dirinya dari kebodohan, penindasan, kemiskinan, ketertekanan dan keterpurukan. Dalam konteks pembelajaran agama tentu menanamkan nilai religiusitas daripada nilai-nilai spiritual dan lebih banyak menekankan historisitas daripada normatifitas teks. Jika pembelajaran ini mampu dilaksanakan dengan baik tentu pendidikan islam bukan hanya pendidikan yang tinggi dalam normatifitasnya. Misi inilah yang perlu untuk di sosialisasikan sehingga umat islam tidak mengalami penindasan, kebodohan dan terhindar dari kemiskinan.

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi, 1999, Esai-esai Intelektul Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta, Logos.

 

Ali Engineer, Asghar, 1993,Islam Dan Pembebesan, Yokyakarta: LkiS

 

A.M  Saefuddin, 1987, Deskularisasi Pemikiran; Landasan Islamisasi, Bandung:   Mizan

 

Ahmad Suedy, 1993, Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyak, Yogyakarta, DIAN Interfidei

 

Benny Susetyo, 2005, Pilitk Pendidikan Penguasa, LkiS, Yogyakarta

 

Budhy Munawar Rahman, 2001, Islam Pluralis, Jakarta: Paramadina

 

Collins, Dennis, 1999, Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikiranya, Yogyakarta: Pustaka Pelejar & Komunitas Apiru

 

Eko Harsono B “Pendidikan untuk Perdamaian di Asia” Liputan eksklusif Suara Pembaharuan, 7 Mei 2003

 

Friere, Paulo “The Politic Education, cultur and liberation” tt,

 

Farid Esack, 1996, “Spektrum Teologi Progresif di Afrika Selatan,” dalam Dekonstruksi Syariah II, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS       

 

Hendar Riyadi, 2007, Melampaui pluralisme, Etika al-Qur`an tentang Keragaman Agama, Jakarta: RM Books dan PSAP

Komarudin Hidayat, 1993, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi, Jakarta: Paramadina

Mas`ud, Abdurrahman, 2007, dalam Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik, Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, Yogyakarta: Gema Media

 

M. Rusli Karim, 1991, “Pendidikan Ilam sebagai Upaya Pembebasan”, dalam Pendidika Islam, Antara Cita dan Fakta, Yokyakarta: Tiara Wacana

 

M. Amin Rais, 1987, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, Bandung, Mizan

 

Nurcholis Madjid, 1994 (ed), Khazanah Intelektual Islam, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang

 

Topatimasang, Roem, 1999, Sekolah Sebagai Candu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

 

Zamroni, 2000, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Bigraf Publishing, Yogyakarta

 

 


[1] Eko Harsono B “Pendidikan untuk Perdamaian di Asia” Liputan eksklusif Suara Pembaharuan, 7 Mei 2003

[2] Benny Susetyo, Pilitk Pendidikan Penguasa, LkiS, Yogyakarta:2005 h. 161

[3] Azyumardu Azra, Esai-esai Intelektul Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta, Logos, 1999, hal 12-14

[4] Dennis Collins, Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikiranya, Yogyakarta: Pustaka Pelejar & Komunitas Apiru, 1999, hal 39. Lihat juga pokok-pokok pikiran Freire tentang pendidikan pembebasan dalam buku Singgih Nugroho, Pendidikan Pemerdekaan dan Islam, Yokyakarta: Pustka Pelajar. 2003, h 85. Adapun pokok pikiran pertama, prinsip cinta kasih sebagai basis dari dialog itu sendiri. Kedua, kerendahan hati. Ketiga, percaya sesame manusia. Keempat kepercayaan ini tidak naïf atau romantis, tetapi realisme yang sanggup melihat baik yang terang maupun yang gelap. Kelima, pentignya unsure eksplorasi, penyeleidikan sendiri, sikap untuk selalu bertanya, menguji, kritis, merelatifkan pendapat yang berlaku umum tetapi salah, serta membangkitkan keberanian pribadi dalam kemapanan social. Keenam, metode mengidentikan masalah.

[5] Henry A Giroux dalam pendahuluan karya P.Friere “The Politic Education, cultur and liberation” tt, h 2

[6] Lebih jelas masalah Pendidikan Humanis Religius lihat Abdurrahman Mas`ud dalam Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik, Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, Yogyakarta: Gema Media, 2007.

[7] Roem Topatimasang, Sekolah Sebagai Candu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h 5

[8] Kebebasan dalam term Islam dimaksudkan sebagai kebebasan tauhid yang tidak ada sesuatupun mampu mengekang, membatasi, dan beragam penindasan lain, kecuali Allah semata. Apalagi sekadar sistem pendidikan dan muatan kurikulumya saja

[9] Ali Asghar Engeneer adalah seorang pemikir dan aktivis yang memimpin salah satu kelompok Syiah Ismailiyah Daudi Bohras (Guzare Daudi) di Bombay, India, telah melampaui pertanyaan-pertanyaaan di atas dan menawarkan agama (Islam ) sebagai sebuah jalan pembebasan atau dalam bahasanya sendiri: sebagai religiousitas yang senantiasa menyatakan keterlibatan emosi yang tulus dengan visi moral dan spiritual yang menunjuk pada pengalaman manusia yang agung untuk memperjuangkan harkat manusia. Dengan pilihanya ini Asghar Ali melakukan kerja keras membongkar berbagai perwujudan tradisi, pelembagaan keagamaan, dan bangunan keagamaannya sendiri, yang karena berbagai proses sejarah yang panjang telah mengalami distorsi dan dogmatisasi sehingga agama sring kali justru menjadi faktor penhambat suatu gerakan pembebesan.Asghar Ali ingin membuktikan watak liberatif dan progresif dari agama (Islam) sebab menurutnya esensi dan kekuatan Islam terletak pada watak pembebasannya, dan kaerana esensi itulah Islam telah ikut memaknai perubahan sosial di berbagai kawasan dunia. Lebih jelas tentang konsep pembebasan Asghar Ali lihat Asghar Ali Engeneer dalam  Islam an Pembebasan, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta; 2007..

[10] Asghar Ali Engineer, Islam Dan Pembebesan, Yokyakarta: LkiS, 1993, h 140

[11] Hasan Hanafi adalah pemikir muslim modernis dari Mesir, merupakan antara tokoh yang akrab dengan simbol-simbol pembaharuan dan revolusioner. Idea-idea seperti Islam kiri, oksidentalisme adalah yang sering dikatakan padanya. Tema-tema tersebut dikemasnya dalam rangkaian projek besar; pembaharuan pemikiran Islam, dan usaha untuk membangkitkan umat dari kemunduran dan kolonialisme modern. Dilahirkan di Kaherah, Mesir, pada 14 Februari 1934, Hanafi sewaktu kecil adalah seperti masyarakat Mesir yang lainnya, yaitu memperoleh pendidikan agama yang cukup. Pendidikan rendah dan tingginya ia tempuh di kota kelahirannya. Sedangkan gelar doktoral ia raih pada 1966 di Universiti Sorbonne, Paris, Perancis dengan disertasi berjudul Essai Sur la Methode d’exegese (Essai Tentang Metode Penafsiran). Pada 1971, disertasi ini memperoleh hadiah sebagai karya tulis terbaik di Mesir. Dari Paris, ia kembali ke almamaternya, Universitas Kaherah dan mengajar falsafah Islam. Ia kini dipercaya sebagai pengarah bagi jurusan program tersebut.

[12] Justru di negeri yang tersohor dengan sistem apartheid inilah muncul suatu pemikiran keagamaan yang sangat tipikal dengan munculnya Maulana Farid Esack dengan organisasi The Call of Islam-nya yang berambisi mewujudkan “Islam Afsel.” Lihat Orasi Ilmiah Nurcholish Madjid dalam Islamic Culrural Center, dimuat di Jawa Pos, “Islam Agama Hibrida,” 11-12 Desember 2001.
Struktur penindasan yang nyaris sempurna seperti digambarkan Esack ketika melukiskan penderitaan ibunya yang tertindih tiga lapis penindasan (triple oppression): apartheid, patriarkhi dan kapitalisme. “Islamic Law Reform and Human Rights Chalenges and Rejoinders.” Lihat Farid Esack, “Spektrum Teologi Progresif di Afrika Selatan,” dalam Dekonstruksi Syariah II, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKiS,1996),h.189. memang menjadi krisis kemanusiaan yang khas Afsel, terutama hegemoni sistem apartheid yang telah sekian lama berurat akar. Konteks lokal inilah dijadikan Esack—dengan meminjam perspektif Aloysius Pieris— sebagai “tempat berteologi” (locus theologicus) dengan menerjemahkan teologi sebagai wacana-praksis pembebasan kaum tertindas.

[13] M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan”, dalam Pendidika Islam, Antara Cita dan Fakta, Yokyakarta: Tiara Wacana, 1991, h 31

[14] A.M Saefuddin, Deskularisasi Pemikiran; Landasan Islamisasi, Bandung: Mizan, 1987, h 125-126

[15] M. Amin Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, Bandung, Mizan, 1987, h 19-20

[16] Prinsip keadilan (al-Adalat) prinsip ini merupakan implikasi dari bertakwa. Ide tentang keadilan merupkan prinsip dasar untuk memperlakukan orang dari agama lain secara sama, adil, dan tidak diskriminatif, baik pada pengelolaan sumber daya ekonomi, politik, sosial-budaya dan pendidikan maupun dalam penerapan hukum. Hendar Riyadi, Melampaui pluralisme, Etika al-Qur`an tentang Keragaman Agama, Jakarta: RM Books dan PSAP, 2007, h 177,179. Bahkan sikap dan prinsip keadilan  ini juga perna diterapkan oleh Khalifah Umar yaitu pada saat membagi-bagikan tanah-tanah pertanian di Siria dan Irak yang baru dibebaskan oleh tentara Muslim bersangkutan, tetapi justru dibagikan pada petani kecil setempat, sekalipun mereka bukan (belum) muslim. Baca Nurcholis Madjid (ed), Khazanah Intelektual Islam, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h 5

[17] Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan daam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversities wthin the bond of civility). Pandangan Nurcholis Madjid ini di nukil oleh Budhy Munawar Rahman dalam bukunya Islam Pluralis, Jakarta: Paramadina, 2001, h 31

[18] Zamroni, 2000, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 2

[19] Y.B Mangun Wijaya, “Pergeseran Titik Berat, dari keagamaan ke Religiositas”dalam Ahmad Suedy, et al, Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyak, Yogyakarta, DIAN Interfidei, 199, h 12

[20] Komarudin Hidayat, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi, Jakarta: Paramadina, 2003, h 126

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: